Pauah Bertekad Tekan Kemiskinan

Menuju Kota Satelit

Padang—-Sembilan kelurahan yang ada di Kecamatan Pauah bertekad memajukan dearahnya, bahkah dengan motto “Pauah Bangkit”, masing-masing kelurahan itu berupaya membenahi bengkalai yang sebelumya menjadi target pembangunannya. Di antara program pembangunan yang bakal dikerjakan di Kacamatan Pauah di tahun 2009 ini, program pengentasan kemiskinan yang menjadi super prioritas. Itu didasari karena Kecamatan Pauah akan “berangkat” menjadi ibukota atau minimalnya menjadi kota satelit termaju pertama dari Kota Padang. “Upaya menekan angka kemiskinan di Kecamatan Pauah, tidak lain untuk menghilangkan imej kecamatan ini untuk menuju sebuah kota satelit. Orang banyak nantinya akan mempertanyakan, bagaimana mungkin, calon kota satelit masih terbelenggu dengan kemiskinan,” ujar Camat Pauah Amri Sabtu (17/1).

Amri mengatakan, Kecamatan Pauah saat ini dihuni 2.233 KK (data 2005- red), dari jumlah itu tinggal sekian persen masyarakat yang miskin. “Saya berharap di tahun 2009, Pauah bebas dari keluarga miskin. Kendati ada juga masyarakat yang meragukan tekad itu, namun kami memiliki keyakinan yang kuat hal itu akan bisa kami ciptakan, “” kata Amri mantap.

Amri menjelaskan, menghilangkan asumsi itu, kami sudah siapkan program, di antaranya melakukan berbagai pembangunan bidang keekonomian yang arahnya menggerakan sektor usaha masyarakat, dengan begitu apa yang dihasilkan mereka memberikan nilai ekonomi.

Misalnya, melakukan penataan kawasan pertanian dan perkebunan yang diolah warga dengan menggunakan pola pendekatan penjualan. Atau dengan memberikan informasi kepada warga soal potensi ekonomi yang kini lebih memiliki nilai jual yang tinggi.

Untuk menunjang kelancaran program itu, kami juga sinergikan dengan program pembangunan lainnya, seperti program pembangunan nonfisik, meliputi pembanguan jati diri dan harkat martabat anak nagari. Melalui permberdayan LPM, RW, RT, tokoh masyarakat, alim ulama, kaum wanita dan generasi muda. Serta pengupayan pengentasan kemiskinan dengan memaksimalkan peran serta pihak ketiga, para perantau, perorangan dan organisasi sosial.

Kemudian kata Amri lagi, pembanguna fisik yang meliputi gerakan merubah nagari. Dengan melanjutkan pembangunan fisik lingkungan, mendorong masyarakat untuk membuka akses jalan baru untuk membuka ketersosialisasian daerah. Meningkatkan prasarana jalan dan jembatan dengan pengerasan pengecoran dan pelebaran jalan.

Juga, katanya,  meningkatkan pembanguan sarana dan prasarana sosial melalui pemberdayaan serta pembanguan sarana dan prasarana pariwisata alam. “Salah satunya jembatan Inveksi di kawasan Lambuang Bukik yang kini sudah berubah fungsi sebagi jalur prasarana umum yang perlu dibenahi,” tambahnya. (zil)

Alasan Sakit, Deportasi Ditunda

Cameron Terkait Kasus Pekelahian
Padang, — Upaya Kantor Imigrasi Klas 1 A Padang untuk mendeportasi warga Australia Richard Lochiel Cameron ke negara asalnya urung dilakukan. Kantor Imigrasi berdalih tundanya deportasi Cameron-panggilan akrab Richard Lochiel Cameron akan melanggar HAM (hak azazi manusia-red), mengingat selain sakit, warga negara asing itu telah bekerja di Sumbar delapan tahun lalu.

Demikian sebut Kepala Kantor Imigrasi Padang Demmy Sarwa pada wartawan, Senin (17/11) kemarin, di ruang kerjanya. “Terus terang saya tidak bisa usir orang asing yang lagi sakit, bila itu terjadi nantinya saya dikatakan melanggar HAM (hak azazi manusia-red),” ujarnya.

Sebelumnya, sebut Demmy, Kantor Imigrasi Padang memang berniat memulangkan Cameron ke negara asalnya, Senin kemarin. Mengingat dirinya sedang dirawat di Rumah Sakit Bunda Medical Centre Padang, karena sakit, menjadikan langkah pemulangan itu ditunda beberapa hari ke depan.

Banyak orang menduga, sakit yang dialami Cameron akibat dari perkelahian dengan Martin Antoni Kalajzich (41), di Fellas Cafe, Jalan Hayam Wuruk, Sabtu lalu. Hal itu ditimbulkan oleh ulah yang dilakukan Cameron akhir-akhir ini. “Betul tidaknya informasi itu, lebih baik ditanyakan langsung ke yang bersangkutan atau pihak polisi, Yang jelas proses pemulangan Cameron semata-mata berdasarkan kemanusiaan saja,” Demmy
kembali menandaskan.

Lebih jauh Demmy menyebutkan, jauh hari sebelum masa pemulangan tiba, General Manejer PT Mentawai Wisata Bahari (MWB) Rita Marina sudah meminta penundaan depeortasi bagi marketing manager perusahaan tersebut. Walau Rita beralasan menunggu Cameron sembuh dan juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam peristiwa perkelahian di Felas Cafe. Namun Demmy tidak memberikan waktu yang panjang lagi buat Rick berlama-lama di Sumbar.

“Begitu sembuh dia langsung kami dipulangkan ke negaranya. Dia bisa masuk kembali dengan menggunakan visa kunjungan untuk menjadi saksi,” tegas Demmy. Selama pendeportasian terhadap Rick belum dilakukan, dia dikenakan biaya kelebihan tinggal (cash over stay) 20 dolar AS per hari. Sesuai dengan KITAS yang dikantongi Cameron, izin tinggalnya di Sumbar berakhir sejak 15 November lalu. Terhitung sejak jadwal tersebut, cash over stay dikenakan pada Cameron. Imigrasi Padang juga mengeluarkan izin penangguhan deportasi atas Cameron.

Kemudian saat menerima kunjungan Rita bersama kuasa hukum PT MWB di kantornya, Demmy Sarwa meminta perusahaan tempat Cameron kini berkerja mengajukan Exit Permit Only (EPO), Hal itu nyatanya disanggupi Rita. Demmy mengaku juga akan meminta dokter BMC untuk membuat batas waktu pemeriksaan kesehatan Cameron. Sistem online yang diterapkan Imigrasi, tidak memungkinkan pihaknya memberikan kemudahan perizinan bagi Rick. (zil)

Pauh Jadi Gerbang Kota Padang

Padang—Pemanfaatkan teknologi informasi modern (internet) saat ini menjadi hal yang penting untuk dimilik. Soalnya dengan teknologi ini berbagai informasi bias diketahui lebih awal, bahkan bisa juga dijadijan ajang promisi. Bahkan untuk segi ekonomi, pendirian warung internet malah memberikan keuntungan yang lumayan.

Atas manfaat, efektivitas, kecepatan informasi serta mampu mendongkrak nilai ekonomi masyarakat yang ditawarkan teknologi internet ini, mendasari PT Telkom Sumbar menjadikan Kecamatan Pauh Padang sebagai satu-satunya nagari cyber di Sumbar

“Setidaknya pertimbangan PT Telkom pada Kecamatan Pauh itu, mungkin bisa dibenarkan. Dengan prediket nagari cyber yang diperoleh Kecamatan Pauh, setidaknya dijadikan upaya memotivasi warga Pauh agar lebih mengenal kemajuan teknologi, khususnya menyangkut internet,” ungkap Camat Pauh Amri SH.

Kemajuan teknologi informasi, sebut Amri, akan membantu masyarakatnya dalam berbagai hal, selain itu bisa juga digunakan sebagai bahan referensi hingga ke soal promosi.

Menyinggung peluang yang akan dimanfaatkan Pauh melalui nagari cyber, sebut Amri, akan diarahkan ke aspek penyampaian berbagai informasi kegiatan yang selama ini dilakukan di kecamatan. “Tujuannya agar apa yang sudah dilakukan di tempat ini bisa diketahui masyarakat luas dengan mengakses www.pauh-nagaricyber.com. Lebih dari itu. kami juga mempersiapkan Kecamatan Pauh sebagai pintu gerbangnya Kota Padang,” ulas Amri. (zil)

Penggugat Tak Terima Eksepsi Tergugat

Padang—Eksepsi (jawaban) yang disampaikan pihak tergugat Pemko Payakumbuh mengenai penerbitan SK Wali Kota Payakumbuh No 800.58/675/Wk-Pyk/2008 tertanggal 15 Juli 2008, tentang pengangkatan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Dinilai Dalius, sebagai pihak penggugat tidak berdasarkan hukum, karena tidak sesuai dengan pasal 77 UU No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penolakan penggugat melalui kuasa hukumnya Desman Ramadhan SH dituangkan dalam repliknya di persidangan di PTUN Padang, Kamis (6/11). Dalam replik itu, Desman menyatakan, sepatutnya tergugat tidak menggunakan kewenangannya dengan mengeluarkan SK Wali Kota Payakumbuh No.800.58/675/Wk-Pyk/2008 tertanggal 15 Juli 2008 tentang pengangkatan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Payakumbuh.

SK itu dikeluarkan tanpa pemberitahuan dan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tergugat telah merugikan Dalius selalu pengugat. Dengan demikian apa yang telah disampaikan tergugat dalam eksepsi ditolak.

Gugatan itu dilakukan Dalius, Kepala SMP Raudhatul Jannah Payakumbuh. Ia dimutasi mendadak. Dalius kemudian menggugat Surat Keputusan (SK) Wali Kota Payakumbuh nomor 800.58/675/Wk-Pyk/2008 tertanggal 15 Juli 2008 yang mengatur mutasi itu digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, Kamis (9/10).

Pihak penggugat termasuk Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah Ardi Sardina Abdullah dan Sekretaris Yayasan Ultra meminta, PTUN membatalkan SK Wali Kota Payakumbuh nomor 800.58/675/Wk-Pyk/2008.

Dalam gugatannya, tindakan yang dilakukan Wali Kota Payakumbuh mengeluarkan SK mutasi Dalius menyalahgunakan kewenangan Yayasan Pendidikan Raudhatul Jannah Payakumbuh telah berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan di Kota Payakumbuh.

Bahkan menjadi salah satu aset yang berharga bagi pengembangan sumber daya manusia di kota itu.
Kondisi tersebut tiba-tiba berubah dengan datangnya SK Wali Kota Payakumbuh Nomor 800.58/675/Wk-Pyk/2008 tertanggal 15 Juli 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional di lingkungan Disdik Kota Payakumbuh, secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Akibat terbitnya SK tersebut, timbul rasa tidak nyaman di lingkungan Yayasan Raudhatul Jannah. Komite sekolah dan wali murid ikut mempertanyakan terbitnya SK tersebut.

Untuk diketahui, Dalius sebagai salah satu motor penggerak lahirnya SMA Raudhatul Jannah. Sehingga dengan terbitnya SK tersebut pemerintah tidak mempertimbangkan kepentingan anak didik dan masa depan bangsa. Usai mendengarkan replik penggugat, majelis hakim menunda sidang dilanjutkan minggu depan dengan agenda mendengarkan duplik tergugat. (zil)

Tahun 2009, Anggaran Belanja DPRD Pessel Turun

Padang, Padek—Untuk tahun 2009 mendatang, jumlah porsi anggaran keuangan bagi DPRD dan Sekretariat DPRD Pesisir Selatan (Pessel) diperkirakan turun dibandingkan tahun anggaran 2008 lalu. Bila di tahun sebelumnya, jumlah belanja (anggaran) DPRD dan sekretariatnya sebesar Rp17.831.343.819, sedangkan tahun 2009 nanti diplot sebesar Rp12.760.715.817, dengan begitu terjadi pengurangan sekitar Rp.5.070.628.002.

“Walau diyakini belanja DPRD Pessel tahun 2009 turun, namun kepastiannya menyangkut hal itu belum ditetapkan. Soalnya dewan masih melakukan pembahasan RAPBD Pessel tahun 2009 secara keseluruhannya. Rencananya penetapannya bersamaan pada pengesahan RAPBD menjadi APBD Pessel 2009, Desember ini,” ungkap anggota Panggar APBD Pessel Marta Wijaya minggu lalu.

Terjadinya penurunan anggaran dewan kali ini, sebut Marta, disebabkan antara lain belum adanya kejelasan menyangkut berapa jumlah Dana Alokasi Umum dari pusat untuk pada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2009. Sedangkan alasan lainnya menyangkut krisis ekonomi global yang kini terjadi.

Diakui Marta, saat menyusun anggaran itu, yang digelar dalam rapat internal dewan pekan lalu itu, para anggota panggar setidaknya sepakat bila pengurangan anggaran DRPD itu berangkat dari pengertian anggota dewan secara keseluruhan, mengenai kondisi keuangan yang dihadapi negara saat ini.

“Tidak etis kiranya, bila dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini, dewan malah menuntut lebih banyak kepada eksekutif. Walau bagaimana pun, kami pun harus merasakan beban yang dialami masyarakat banyak, khususnya di Pessel,” tukas Marta Wijaya

Kendati diperkirakan turun, lanjutnya, anggaran tersebut tetap tidak mempengaruhi kinerja DPRD nantinya. “Semuanya akan kami lakukan nantinya disesuaikan dengan plot anggaran yang ada,” ujar Marta Wijaya yang juga menjabat Ketua Komisi B DPRD Pessel.

Lebih jauh Marta Wijaya menjelaskan, atas pengurangan anggaran dewan itu, beberapa item kegiatan yang sebelumnya akan diusulkan terpaksa dihilangkan, bahkan ada juga yang dipangkas. Misalnya, pembatasan hari untuk kegiatan kunjungan kerja anggota dewan, baik dalam dan keluar daerah, yang menjadi empat hari, sebelumnya jadwal kunjungan itu ada lima hingga enam hari lamanya.

Kemudian, ada juga beberapa pos anggaran yang dipangkas, seperti anggaran untuk penyediaan makan dan minuman anggota dewan. Di tahun 2008 jumlahnya mencapai Rp661.980.000, sedangkan rencana anggaran 2009 hanya sebesar Rp144.400.000.

Pengurangan anggaran dewan terbesar terdapat pada mata anggaran peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, tahun sebelumnya berjumlah Rp3.425.270.000. Namun dalam tahun 2009 nanti juga direncanakan turun menjadi Rp1.808.800.000.

Walau begitu, ada juga mata anggaran DRPD yang bertambat, di antaranya kegiatan anggota dewan menyangkut biaya pembahasan rancangan Perda, di tahun 2008 berjumlah Rp52.700.000, namun di tahun 2009 naik menjadi Rp918.650.000.

Adanya rencana DPRD menurunkan alokasi dana untuk lembaganya juga dibenarkan Darwin, anggota Panggar DPRD Pessel lainnya. Darwin mengatakan, penurunan anggaran dan belanja dewan ini sebagai bentuk perhatian dewan terhadap kondisi keuangan yang dialami masyarakat secara global.

Selain itu, penyusunan anggaran dewan ini pun merujuk pada Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/2008. (zil)

Manjemen PA Somasi PLN

Terkait Dugaan Pemakaian Listrik
Padang—Ratusan penyewa toko (Tenan) di Plaza Andalas (PA) Padang terancam gelap-gulita. Soalnya aliran listrik yang ada di pusat perbelanjaan modren pertama di Kota Padang ini rencananya akan diputus PT PLN Cabang Padang, lima hari ke depan, atau tepatnya tanggal 19 November nanti.

PLN beralasan, pemutusan jaringan listrik yang dilakukan di tempat itu, buntut
dari tidak maunya pengelola PA yakni PT Inti Griya Prima Sakti (IGPS) melunasi tunggakan tagihan listrik selama 6 bulan dengan jumlah sebesar Rp4 miliar lebih.

Menindaklanjutinya PLN Cabang Padang melayangkan Tagihan Susulan P2TL sebesar Rp4.025.035.200 sesuai dengan Edaran Direksi PT PLN nomor 086.K/DIR/2000. Tagihan tersebut disampaikan kepada Direktur PT Inti Griya Prima Saksi (IGPS) selaku pengelola plasa melalui surat nomor 488/161/C.PDG/2008 tertanggal 17 September 2008 yang ditandatangani Manajer PLN Cabang Padang Ir Musthofa.

Langkah yang dilakukan PLN Cabang Padang tidak cuma sampai disitu, malah PT IGPS juga dilaporkan ke Poltabes Padang, dengan nomor laporan No.Pol:LP/1970/K/X/2008-Tabes, pada tanggal 16 Oktober lalu, karena PT IGPS telah memakai energi listrik tidak terukur selama enam bulan lamanya.

Hal itu diketahui saat dua orang petugas PLN Cabang Padang melakukan pemeriksaan panel listrik (Terminal travo) yang ada di gardu listrik Plaza Andalas, pada 10 September lalu. Akibat dari pemakaian itu PLN merasa dirugikan sebesar Rp4 miliar lebih.

Selain itu, dengan melaporkan kasus itu ke Poltabes, PLN Cabang Padang berharap PT IGRS mau membayar tunggakan listrik tersebut. Bila tidak dibayarkan, maka PLN akan memutus aliran listrik di tempat itu.

Menanggapi kondisi itu, pimpinan PT Inti Griya Prima Sakti melalui kuasa hukumnya Rusdi Zen SH dari kantor Hukum Ekuator Padang, melayangkan somasi ke PLN Cabang Padang yang menyatakan menolak tuduhkan yang dikadukan PLN tersebut ke Poltabes.

Menurut Rusdi Zen, tunggakan listrik yang disebutkan PLN Cabang Padang itu sama sekali tidak benar dan tidak beralasan. Kliennya tidak pernah merasa melakukan pemakaian energi listrik tidak terukur tersebut selama enam bulan

“Menurut keterangan yang kami peroleh dari klien kami, dua petugas PLN masing-masing Naswardi R Dano dan Djasmi melakukan pemeriksaan di gardu Plaza Andalas, pada 10 September lalu dan mendapati ada kejanggalan pada panel listrik yang ada di gardu tersebut. Namun begitu kedua petugas itu tidak merinci kejanggalan seperti apa,” sebut Rusdi Zen.

Perlu diketahui, lanjutnya, untuk masalah panel listrik di gardu itu merupakan kewenangan PLN, mengingat kunci kontak panel listrik dan perangkat lainnya ada di tangan PLN, sedangkan kewenangan kliennya hanya sebatas menghidup-matikan aliran listrik melalui stok kontak (swich) yang ada di dalam gardu, tidak lebih dari itu.

Bahkan tambah Rusdi Zen, kondisi dari kotak panel tersebut tidak terjadi kerusakan apapun saat pemeriksaan berlangsung, dan hal ini diakui oleh kedua petugas PLN yang melakukan pemeriksaan.

Jadi suatu kejanggalan, bila PLN tiba-tiba menyatakan klien kami memakai energi listrik tidak terukur sejak Maret 2008 itu yang notabenenya bisa diketahui melalui apa yang terdapat di dalam kotak panel listrik tersebut.

“Apakah PLN tidak mengetahui hal yang terjadi, sementara selama ini selalu ada pemeriksaan rutin setiap bulannya. Dengan demikian ada Standar Operational Procedure (SOP) yang tidak dijalankan PLN sendiri, lalu dengan begitu saja menuduh dan melimpahkan tanggung jawab kepada kliennya PT IGPS,” tukas Rusdi Zen lagi.

Kemudian menyangkut laporan PLN ke Poltabes itu, sejumlah saksi sudah diperiksa Jajaran Satuan Reskrim Poltabes untuk mengungkap kasus ini, dan bakal ada beberapa saksi lagi yang akan diperiksa. “Penyelidikan tengah kita lakukan,” ujar Kepala Satuan Reskrim Poltabes Padang Kompol Hendri Budiman saat dihubungi melalui telepon genggamnya tadi malam.

Selanjutnya saat proses hukum tersebut tengah berjalan, tiba-tiba saja Jumat (14/11) manajemen IGPS dikagetkan dengan datangnya somasi ke-2 dari PLN yang intinya meminta IGPS menyelesaikan tagihan tersebut dengan batas waktu lima hari sejak somasi ke-2 diterima. Apabila tidak ada penyelesaian dalam batas waktu tersebut, akan dilakukan pemutusan sementara.

Rusdi Zen yang dihubungi sehubungan dengan somasi ke-2 itu menilai pihak IGPS telah dizalimi dengan hal tersebut. “Kita perlu menghormati proses hukum yang sedang berlangsung yang notabene pilihan PLN sendiri, dan tidak gegabah melakukan pemutusan listrik di plasa andalas. Toh, tagihan bulanan pemakaian energi listrik selama ini tidak ada masalah. Buktinya hingga bulan ini pihak pengelola sudah melunasi tagihan bulan ini.

Jika hal itu tetap dilakukan dikhawatirkan tindakan tersebut akan menimbulkan reperkusi hukum yang lebih luas dan dalam baik perdata maupun pidana. Apalagi ini juga menyangkut ratusan pedagang di sana yang mau tidak mau harus dilindungi.

Humas PLN Wilayah Sumbar Asril K yang dikonfirmasi lebih lanjut belum bersedia memberikan keterangan lebih jauh mengenai kasus ini. Ia sendiri mengaku belum mengetahui perkembangannya dan perlu dipelajari lebih lanjut. (zil)

Sikap WHO Lecehkan Indonesia

Menkes RI: Saya Tidak Terima
Padang—Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari menjelaskan, dirinya merasa tidak menerima sikap Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization-WHO) terhadap Indonesia. WHO di dunia luar menyebutkan Indonesia rawan terhadap flu burung. Dampak informasi itu, Indonesia dinilai tidak aman untuk dikunjungi wisatawan.

“Terus terang saya tidak menerima apa yang disampaikan WHO tersebut, ekspose yang dilakukan badan dunia ini dirasa tidak objektif. Bahkan WHO dengan sistem Liberalisasi kapitaslisnya, telah memojokan Indonesia di mata dunia terkait aspek kesehatan,” ungkap Menkes RI ini melalui Teleconference saat pembukaan Kongres Nasional ke-XIV Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di Hotel Bumi Minang, Senin (3/11).

Dihadapan 1.400 bidan yang ikut kongres itu dan dihadiri Dirjen Binkesmas Budi Hardja, Plt Sekprov Sumbar Asrul Syukur, Kepala Dinkes Sumbar Rosnini Savitir, Kepala DKK Padang Efrida Aziz dan undangan lainnya itu, Menteri Kesehatan menambahkan, untuk persoalan wabah atau penyakit yang muncul di negara lain, selain Indonesia malah cukup besar potensi. Namun WHO malah menuding Indonesai yang lebih parah, misalnya dengan munculnya kasus flu burung.

Siti Fadila menilai, pernyataan yang dikemukan WHO kepada pihak dunia itu adalah sikap yang salah besar, bahkan implikasinya bisa memunculkan polemik politik yang panjang dan memiliki dampak nasional yang cukup besar.

Ditambahkannya, secara bukti virologis (virulogical evidence), virus H5N1 belum bermutasi atau berubah bentuk. Masih berupa virus yang berjenis penularan dari unggas ke manusia. Tapi, berdasarkan bukti epidemis (epidemical evidence), kemungkinan H5N1 telah berubah menjadi virus yang bisa menular dari manusia ke manusia. “Tapi itu masih bersifat probable,” katanya.

Untuk meng-canter informasi WHO itu, lanjut Siti Fadila, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengambil langkah menentang tudingan WHO tersebut.
“Sejalan dengan itu, juga dilakukan pencarian data seberapa besar potensi yang ditimbulkan akibat flu burung tersebut bagi masyarakat luas, khusus mereka yang berkunjung ke Indonesia,” sebut Menkes.

Dilarang Jual Susu Formula

Sekaitan Kongres ke-XIV IBI, Menkes meminta kepada seluruh bidan agar tidak menjadi Sales susu formula bagi pasien mereka yang baru melahirkan. Karena pemberian susu formula ini, katanya akan cenderung membuat ibu-ibu malas menyusui bayi mereka.

Kecenderungan ibu-ibu memberikan susu formula pada bayinya berawal dari tindakan bidan yang memberikan susu formula pada bayi saat sang ibu baru melahirnya. Meski sifatnya pertolongan namun kebiasaan tersebut bisa berlanjut sehingga banyak bayi yang tidak mendapatkan Asi Ekskusif sebagai penunjang kesehatan mereka.

“Asi itu penting bagi bayi, zat yang dikandung ASI tidak sama dengan apa yang ada dalam susu formula. Selain itu, ASI sangat baik untuk pencernaan dan kecerdasan anak,” ujar Siti Fadilah Supari lagi.

Lebih jauh Menteri menjelaskan, banyaknya bayi indonesia yang tidak mendapatkan asupan air susu ibu akan berimbas pada kecerdasan kualitas generasi indoensia nantinya. Bidan sebagai perpanjang tangan pemerintah dalam hal ini diminta untuk berperan aktif dalam sosialisasi pemberian Asi Eksklusif pada bayi oleh ibu-ibu Indonesia.

“Kita sangat berharap para bidan kita tidak menjual lagi susu formula kepada pasien mereka terutama bagi ibu-ibu yang memiliki bayi berumur di bawah 6 bulan,” tandasnya.(zil)

Pertegas lagi Konsep Kota Tua

Padang, Keberadaan kota tua di Kota Padang tidak saja diukur dari banyaknya gedung tua atau bersejarah yang berdiri di tempat itu. Tapi lebih diartikan atas bagaimana kawasan itu dimanfaatkan, baik dari segi ekonomi, sejarah dan pariwisata serambi tetap mempertahankan keaslian bentuknya.

Pendapat ini dikemukakan seorang Antropolog Unand, Hanura Rusli seputar perkembangan kota tua di Kota Padang, khususnya di kawasan Pondok sekitarnya yang kini mulai kurang terlihat, kemarin di Padang.

Hanura Rusli menyebutkan, dulunya kawasan Pondok tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan Kota Padang. Di zaman Belanda, kawasan ini menjadi salah satu sentra perekonomian Kota Padang pada saat itu.

“Hingga kini pun, kawasan Pondok masih memegang peranan penting bagi jalur perekonomian Kota Padang. Ini dilihat dengan cukup banyaknya link bisnis dengan masyarakat luar Padang bahkan hingga ke luar negeri, seperti halnya perdagangan, dunia bisnis dan lainnya,” ujar alumnus Antropologi Unand tahun 1992 ini.

Kendati masih memiliki peran, keberadaan gedung tua di kawasan Pondok belum seluruhnya dimasukkan ke dalam upaya pengelolaan dan pemeliharaan kota tua Padang.

“Kebijakan Pemko mempertahankan nilai eksotis sebuah kota tua masih bersifat parsial. Pada hal kita tahu, untuk pengelolaan kota tua ini harus dilakukan berkelanjutan dan dibarengi dengan penyediaan biaya perawatan. Langkah ini menjadikan eksistensi sebuah kota tua bisa tetap terjaga,” ucapnya lagi

Partisipasi Masyarakat

Tidak itu saja, Hanura Rusli juga menyinggung upaya mempertahankan bangunan lama di Kota Padang ternyata hanya menghasilkan monumen-monumen bisu yang kurang menggugah rasa memiliki masyarakat.

“Mungkin inilah yang selama ini terjadi, bahwa pelestarian bangunan bersejarah hanya disuarakan oleh segelintir orang yang peduli akan kota tua, tukas Hanura Rusli lagi.

Parahnya lagi, lanjutnya, bangunan bersejarah menjadi lebih banyak hilang, karena kepentingan komersial jelas lebih dapat berbicara mengenai dana. Salah satu solusi yang dapat diharapkan, adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Ditambahkan Hanura Rusli, berbicara mengenai hal itu berarti harus melibatkan masyarakat dalam proses sedini mungkin, dengan suatu kepastian bahwa masyarakat akan memperoleh keuntungan dari proses ini.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Padang Drs Didi Ariyadi MSi menyebutkan, Pemko masih intens melakukan pendataan gedung tua atau cagar budaya. Pasalnya, semua bangunan itu adalah milik pribadi (privat) sehingga kita tidak punya kewenangan. Tapi, setelah dilakukan pendataan, Pemko akan berencana membuat Perda untuk bangunan tua bersejarah,” katanya

Didi menjelaskan, dari pendataan yang dilakukan tim peninggalan bangunan bersejarah, sekitar 75 bangunan bersejarah tersebara di Kota Padang. Tim ini terdiri dari Dinas Pariwisata dan Budaya, Badan Arsip, Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) dan informasi dari tokoh-tokoh tua di sejumlah tempat mengenai peninggalan dari masa kependudukan Belanda dan Jepang yang tak terawat. (zil)

Pengelola Butuh Suplai Daya Listrik

Padang, Padek—Pihak pengolahan ikan Tuna dari PT Dempo Andalas Samudera yang ada di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPSB) Padang mendesak komitmen Pemprov Sumbar dan Pemko Padang agar merealisasikan pembangunan pembangkit listrik 2 x 100 watt di Teluk Sirih, Bungus secepatnya.

Permintaan ini dilontarkan perusahaan ini karena disebabkan atas sering matinya arus listrik di Sumbar, khususnya Kota Padang. Kondisi itu berdampak pada berkurangnya daya pengolahan ikan tuna yang dilakukan mereka.

“Tidak itu saja, sering matinya listrik menjadikan biaya produksi meningkat 10 hingga 20 persen dari biaya awal,” ungkap Plant Manager PT Dempo Andalas Samudera, Destira Bayu Aji menjelang pelepasan ekspor kedua ikan tuna produksi perusahaan ini, kemarin di Bungus.

Dikatannya, dampak atas krisis listrik yang kini terjadi cukup dirasakan pihaknya, selain menimbulkan biaya tambahan bagi operasional pengolahan ikan, juga kuantitas ekspornya sedikit menurun dibandingkan ekspor perdana yang mencapai 20 ton ikan tuna dalam bentuk Fillet dan steak.

Bayu juga menjelaskan, bahwa hingga saat ini pihaknya tetap berusaha bertahan atas kendala yang kini sedang terjadi. Dirinya mengaku optimistism bahwa Pemprov Sumbar tetap memberikan perhatian tinggi atas usaha ikan tuna yang ada di Bungsu ini.

Selain persoalan di atas, ada kendala lainnya yang masih dirasakan Bayu, yaitu berupa kapasitas kargo kapal laut dan pesawat udara. “Pengiriman kapal laut, pihaknya mengaku sedikit sulit, mengingat tidak adanya closing time, yaitu tempat penitipan sementara ikan tuna yang memiliki suhu konstan,” ujar Bayu didampingi Kepala Dinas Kalautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Ir Yosmeri.

Di kawasan Gorontalo, Bali, Jakarta dan sentra tuna lainnya di Indonesia, closing time telah ada, sehingga ikan tuna yang akan diberangkatkan ke luar negeri tetap berada dalam keadaan fresh.

Hal yang sama juga terjadi pada kargo pesawat, yang menjadi kendala adalah packaging. Kebanyakan package lokal kurang memenuhi standar baik dari segi ukurannya maupun daya tahannya. Mengatasi hal ini, Bayu mengaku mendatangkannya dari luar Sumbar.

Sebenarnya, tambah Bayu, bila pemprov Sumbar bisa dirikan pabrik packaging disini, selain mempermudah pihak pengolah ikan tuna mendapatkan boxs untuk tuna, juga bisa membuka lapangan kerja.

Di pihak lain, mendapati masih adanya kendala yang dihadapi para pengusaha Tuna itu, mau tak mau Kadis DKP Sumbar Yosmeri harus mengambil sikap tujuannya agar potensi ekspor ini tidak menemui kendala.

Yosmeri mengatakan, kendala yang hinggi kini masih dirasakan para pengusaha ini akan disampaikan ke Gubernur, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pihak terkiat, sehingga bisa diatasi.

Kirim 17 Ton Tuna ke Amerika

Menyinggung jumlah produksi ikan tuna olahan yang dikirim PT Dempo ke Amerika untuk tahap II ini, Bayu menyebutkan jumlahnya sekitar 17 ton. Jumlah ini sedikit kurang dibandingkan ekpor perdana sekitar Mei lalu yang mencapai 20 ton lebih tuna olahan dalam bentuk Fillet dan steak.

“17 ton ikan tuna olahan yang dikirim kali ini, nilainya mencapai US 100 ribu. Sedangkan untuk periode pengiriman Mei lalu, nilainya hampir mencapai dua kali lipat,” tukas Bayu. (zil)

Tak Sinkron, Pencaker Membeludak

Pencaker Sumbar 206.704 orang

Padang,–Kian banyaknya angka pencari kerja (pencaker) saat ini di Indonesia, dikarenakan berbagai sebab. Mulai menyangkut kondisi ekonomi yang dipengaruhi secara internal dan eksternal, melemahnya iklim investasi, hingga menyangkut tidak adanya keahliah khusus (skill) yang dimiliki para pencaker.

“Bila ini tidak disikapi secara cepat oleh pemerintah, khususnya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertindak selaku fasilitator, dikhawatirkan jumlah pencaker akan membengkak dua kali lipat dari tahun sebelumnya,” ucap Defril ST MM mewakili Direktur Pengembangan Pasar Kerja Depnakertrans RI usai membuka Bimbingan Teknis Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan, yang digelar Disnakertran Sumbar di Hotel Mariani Internasional, Kamis (7/8).

Bimbingan teknis yang berlangsung hingga Sabtu ini diikuti sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari perusahaan, PJTI, BUMN dan lainnya.

Defril menyebutkan, apa yang terjadi saat ini tidak bisa dihindari, agar bisa keluar dari kondisi itu, sepatutnya diciptakan lapangan kerja berbasis lokal. Artinya apa yang dibutuhkan Indonesia dalam menekan angka pencaker ini harus melihat kebutuhan yang diharapkan masyarakat dalam negeri. Misalnya saja dengan menfokuskan sektor pertanian, peternakan dan juga perikanan.

Dirinya juga melihat, lemahnya sektor tenaga kerja Indonesia mendapatkan pekerjaan di berbagai bidang disebabkan karena tidak adanya sinkronisasi disiplin ilmu yang dimiliki pencaker dengan lapangan kerja yang ditawarkan berbagai perusahaan.

“Akibat dari itu, banyak pencaker yang terdepak dan akhirnya nganggur. Tidak itu saja, sikap yang suka pilih-pilih pekerjaan juga menjadi penyebab lain dari tingginya angka pencaker dan penggangguran,” tukasnya.

Bagi institusi pendidikan, lanjutnya, hal ini seharusnya menjadi acuan dalam melahirkan seorang lulusan. Artinya program studi yang mereka buat hendaknya disesuikan pasar kerja. “Disinilah letak ketidak-sinkronisasian itu,” ujar Defril.

Solusinya, lanjut pria ini, institusi diminta harus lebih memahami karakter dari sebuah program studi, apakah sesuai dengan dunia kerja atau tidak,

Wakil Kepala Disnakertrans Sumbar, Daryono SH juga mengatakan hal yang sama. Keselarasan ilmu pendidikan dengan lowongan kerja yang tersedia harus tercipta. Sebab ini menjadi penghubung terpenting dalam menekan angka pencaker khususnya yang ada di Sumbar.

Saat ini saja, sebut Daryono, jumlah pencaker Sumbar jumlahnya masih tinggi sebanyak 206.704 orang pada Februari 2008 ini. Sedangkan pencaker yang terdaftar 96.807 orang. Di antaranya 55.731 orang tamatan SLTA, 22.569 orang tamatan S-1 dan 24 orang tamatan S-2.

“Sedangkan penempatan tenaga kerja hanya 446 orang (0,20 persen) dari jumlah pencaker yang ada saat ini. Hal tersebut menunjukkan jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencaker yang mencapai ribuan orang tadi,” ungkap Daryono lagi.

Minimnya Keterampilan

Daryono juga mengatakan, minimnya ketrampilan yang dimiliki pencaker, juga menjadi alasan utama kenapa angka pengangguran di Sumbar tingginya. Namun semua itu bisa difasilitasi dengan melakukan bimbingan teknis (bintek) bagi pencaker dan juga perusahaan yang akan menerima pencaker.

“Kita harus gencar melakukan peningkatan kualitas SDM, mulai dari tingkat sekolah dengan memberikan pembelajaran tentang enterpreneur. Hingga, saat mereka berada pada usia kerja, bukan sektor formal lagi yang menjadi pilihan utama,” ungkapnya.

Bimtek, lanjut Daryono bisa menjadi salah satu solusi. Tapi memang, jumlah pesertanya masih terbatas, mengingat anggaran yang tersedia. “Untuk tahun 2008, kita baru melatih 80 tenaga kerja, yang dilakukan pada awal Mei lalu dan sekarang. Namun, peserta tersebut sudah berdasarkan kualifikasi yang dilakukan tim seleksi di tingkat Disnaker,” tandasnya. (zil)