Pertegas lagi Konsep Kota Tua

Padang, Keberadaan kota tua di Kota Padang tidak saja diukur dari banyaknya gedung tua atau bersejarah yang berdiri di tempat itu. Tapi lebih diartikan atas bagaimana kawasan itu dimanfaatkan, baik dari segi ekonomi, sejarah dan pariwisata serambi tetap mempertahankan keaslian bentuknya.

Pendapat ini dikemukakan seorang Antropolog Unand, Hanura Rusli seputar perkembangan kota tua di Kota Padang, khususnya di kawasan Pondok sekitarnya yang kini mulai kurang terlihat, kemarin di Padang.

Hanura Rusli menyebutkan, dulunya kawasan Pondok tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan Kota Padang. Di zaman Belanda, kawasan ini menjadi salah satu sentra perekonomian Kota Padang pada saat itu.

“Hingga kini pun, kawasan Pondok masih memegang peranan penting bagi jalur perekonomian Kota Padang. Ini dilihat dengan cukup banyaknya link bisnis dengan masyarakat luar Padang bahkan hingga ke luar negeri, seperti halnya perdagangan, dunia bisnis dan lainnya,” ujar alumnus Antropologi Unand tahun 1992 ini.

Kendati masih memiliki peran, keberadaan gedung tua di kawasan Pondok belum seluruhnya dimasukkan ke dalam upaya pengelolaan dan pemeliharaan kota tua Padang.

“Kebijakan Pemko mempertahankan nilai eksotis sebuah kota tua masih bersifat parsial. Pada hal kita tahu, untuk pengelolaan kota tua ini harus dilakukan berkelanjutan dan dibarengi dengan penyediaan biaya perawatan. Langkah ini menjadikan eksistensi sebuah kota tua bisa tetap terjaga,” ucapnya lagi

Partisipasi Masyarakat

Tidak itu saja, Hanura Rusli juga menyinggung upaya mempertahankan bangunan lama di Kota Padang ternyata hanya menghasilkan monumen-monumen bisu yang kurang menggugah rasa memiliki masyarakat.

“Mungkin inilah yang selama ini terjadi, bahwa pelestarian bangunan bersejarah hanya disuarakan oleh segelintir orang yang peduli akan kota tua, tukas Hanura Rusli lagi.

Parahnya lagi, lanjutnya, bangunan bersejarah menjadi lebih banyak hilang, karena kepentingan komersial jelas lebih dapat berbicara mengenai dana. Salah satu solusi yang dapat diharapkan, adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Ditambahkan Hanura Rusli, berbicara mengenai hal itu berarti harus melibatkan masyarakat dalam proses sedini mungkin, dengan suatu kepastian bahwa masyarakat akan memperoleh keuntungan dari proses ini.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Padang Drs Didi Ariyadi MSi menyebutkan, Pemko masih intens melakukan pendataan gedung tua atau cagar budaya. Pasalnya, semua bangunan itu adalah milik pribadi (privat) sehingga kita tidak punya kewenangan. Tapi, setelah dilakukan pendataan, Pemko akan berencana membuat Perda untuk bangunan tua bersejarah,” katanya

Didi menjelaskan, dari pendataan yang dilakukan tim peninggalan bangunan bersejarah, sekitar 75 bangunan bersejarah tersebara di Kota Padang. Tim ini terdiri dari Dinas Pariwisata dan Budaya, Badan Arsip, Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) dan informasi dari tokoh-tokoh tua di sejumlah tempat mengenai peninggalan dari masa kependudukan Belanda dan Jepang yang tak terawat. (zil)

Pengelola Butuh Suplai Daya Listrik

Padang, Padek—Pihak pengolahan ikan Tuna dari PT Dempo Andalas Samudera yang ada di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPSB) Padang mendesak komitmen Pemprov Sumbar dan Pemko Padang agar merealisasikan pembangunan pembangkit listrik 2 x 100 watt di Teluk Sirih, Bungus secepatnya.

Permintaan ini dilontarkan perusahaan ini karena disebabkan atas sering matinya arus listrik di Sumbar, khususnya Kota Padang. Kondisi itu berdampak pada berkurangnya daya pengolahan ikan tuna yang dilakukan mereka.

“Tidak itu saja, sering matinya listrik menjadikan biaya produksi meningkat 10 hingga 20 persen dari biaya awal,” ungkap Plant Manager PT Dempo Andalas Samudera, Destira Bayu Aji menjelang pelepasan ekspor kedua ikan tuna produksi perusahaan ini, kemarin di Bungus.

Dikatannya, dampak atas krisis listrik yang kini terjadi cukup dirasakan pihaknya, selain menimbulkan biaya tambahan bagi operasional pengolahan ikan, juga kuantitas ekspornya sedikit menurun dibandingkan ekspor perdana yang mencapai 20 ton ikan tuna dalam bentuk Fillet dan steak.

Bayu juga menjelaskan, bahwa hingga saat ini pihaknya tetap berusaha bertahan atas kendala yang kini sedang terjadi. Dirinya mengaku optimistism bahwa Pemprov Sumbar tetap memberikan perhatian tinggi atas usaha ikan tuna yang ada di Bungsu ini.

Selain persoalan di atas, ada kendala lainnya yang masih dirasakan Bayu, yaitu berupa kapasitas kargo kapal laut dan pesawat udara. “Pengiriman kapal laut, pihaknya mengaku sedikit sulit, mengingat tidak adanya closing time, yaitu tempat penitipan sementara ikan tuna yang memiliki suhu konstan,” ujar Bayu didampingi Kepala Dinas Kalautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Ir Yosmeri.

Di kawasan Gorontalo, Bali, Jakarta dan sentra tuna lainnya di Indonesia, closing time telah ada, sehingga ikan tuna yang akan diberangkatkan ke luar negeri tetap berada dalam keadaan fresh.

Hal yang sama juga terjadi pada kargo pesawat, yang menjadi kendala adalah packaging. Kebanyakan package lokal kurang memenuhi standar baik dari segi ukurannya maupun daya tahannya. Mengatasi hal ini, Bayu mengaku mendatangkannya dari luar Sumbar.

Sebenarnya, tambah Bayu, bila pemprov Sumbar bisa dirikan pabrik packaging disini, selain mempermudah pihak pengolah ikan tuna mendapatkan boxs untuk tuna, juga bisa membuka lapangan kerja.

Di pihak lain, mendapati masih adanya kendala yang dihadapi para pengusaha Tuna itu, mau tak mau Kadis DKP Sumbar Yosmeri harus mengambil sikap tujuannya agar potensi ekspor ini tidak menemui kendala.

Yosmeri mengatakan, kendala yang hinggi kini masih dirasakan para pengusaha ini akan disampaikan ke Gubernur, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pihak terkiat, sehingga bisa diatasi.

Kirim 17 Ton Tuna ke Amerika

Menyinggung jumlah produksi ikan tuna olahan yang dikirim PT Dempo ke Amerika untuk tahap II ini, Bayu menyebutkan jumlahnya sekitar 17 ton. Jumlah ini sedikit kurang dibandingkan ekpor perdana sekitar Mei lalu yang mencapai 20 ton lebih tuna olahan dalam bentuk Fillet dan steak.

“17 ton ikan tuna olahan yang dikirim kali ini, nilainya mencapai US 100 ribu. Sedangkan untuk periode pengiriman Mei lalu, nilainya hampir mencapai dua kali lipat,” tukas Bayu. (zil)

Tak Sinkron, Pencaker Membeludak

Pencaker Sumbar 206.704 orang

Padang,–Kian banyaknya angka pencari kerja (pencaker) saat ini di Indonesia, dikarenakan berbagai sebab. Mulai menyangkut kondisi ekonomi yang dipengaruhi secara internal dan eksternal, melemahnya iklim investasi, hingga menyangkut tidak adanya keahliah khusus (skill) yang dimiliki para pencaker.

“Bila ini tidak disikapi secara cepat oleh pemerintah, khususnya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertindak selaku fasilitator, dikhawatirkan jumlah pencaker akan membengkak dua kali lipat dari tahun sebelumnya,” ucap Defril ST MM mewakili Direktur Pengembangan Pasar Kerja Depnakertrans RI usai membuka Bimbingan Teknis Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan, yang digelar Disnakertran Sumbar di Hotel Mariani Internasional, Kamis (7/8).

Bimbingan teknis yang berlangsung hingga Sabtu ini diikuti sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari perusahaan, PJTI, BUMN dan lainnya.

Defril menyebutkan, apa yang terjadi saat ini tidak bisa dihindari, agar bisa keluar dari kondisi itu, sepatutnya diciptakan lapangan kerja berbasis lokal. Artinya apa yang dibutuhkan Indonesia dalam menekan angka pencaker ini harus melihat kebutuhan yang diharapkan masyarakat dalam negeri. Misalnya saja dengan menfokuskan sektor pertanian, peternakan dan juga perikanan.

Dirinya juga melihat, lemahnya sektor tenaga kerja Indonesia mendapatkan pekerjaan di berbagai bidang disebabkan karena tidak adanya sinkronisasi disiplin ilmu yang dimiliki pencaker dengan lapangan kerja yang ditawarkan berbagai perusahaan.

“Akibat dari itu, banyak pencaker yang terdepak dan akhirnya nganggur. Tidak itu saja, sikap yang suka pilih-pilih pekerjaan juga menjadi penyebab lain dari tingginya angka pencaker dan penggangguran,” tukasnya.

Bagi institusi pendidikan, lanjutnya, hal ini seharusnya menjadi acuan dalam melahirkan seorang lulusan. Artinya program studi yang mereka buat hendaknya disesuikan pasar kerja. “Disinilah letak ketidak-sinkronisasian itu,” ujar Defril.

Solusinya, lanjut pria ini, institusi diminta harus lebih memahami karakter dari sebuah program studi, apakah sesuai dengan dunia kerja atau tidak,

Wakil Kepala Disnakertrans Sumbar, Daryono SH juga mengatakan hal yang sama. Keselarasan ilmu pendidikan dengan lowongan kerja yang tersedia harus tercipta. Sebab ini menjadi penghubung terpenting dalam menekan angka pencaker khususnya yang ada di Sumbar.

Saat ini saja, sebut Daryono, jumlah pencaker Sumbar jumlahnya masih tinggi sebanyak 206.704 orang pada Februari 2008 ini. Sedangkan pencaker yang terdaftar 96.807 orang. Di antaranya 55.731 orang tamatan SLTA, 22.569 orang tamatan S-1 dan 24 orang tamatan S-2.

“Sedangkan penempatan tenaga kerja hanya 446 orang (0,20 persen) dari jumlah pencaker yang ada saat ini. Hal tersebut menunjukkan jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencaker yang mencapai ribuan orang tadi,” ungkap Daryono lagi.

Minimnya Keterampilan

Daryono juga mengatakan, minimnya ketrampilan yang dimiliki pencaker, juga menjadi alasan utama kenapa angka pengangguran di Sumbar tingginya. Namun semua itu bisa difasilitasi dengan melakukan bimbingan teknis (bintek) bagi pencaker dan juga perusahaan yang akan menerima pencaker.

“Kita harus gencar melakukan peningkatan kualitas SDM, mulai dari tingkat sekolah dengan memberikan pembelajaran tentang enterpreneur. Hingga, saat mereka berada pada usia kerja, bukan sektor formal lagi yang menjadi pilihan utama,” ungkapnya.

Bimtek, lanjut Daryono bisa menjadi salah satu solusi. Tapi memang, jumlah pesertanya masih terbatas, mengingat anggaran yang tersedia. “Untuk tahun 2008, kita baru melatih 80 tenaga kerja, yang dilakukan pada awal Mei lalu dan sekarang. Namun, peserta tersebut sudah berdasarkan kualifikasi yang dilakukan tim seleksi di tingkat Disnaker,” tandasnya. (zil)

PKPI Sumbar Usung Muthia Hatta jadi Cawapres

Budi Syukur: Siapkan 55 orang Bacaleg Mapan

Padang,–Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sepakat mencalonkan putri mendiang Proklamator RI, Meuthia Hatta yang juga Ketua Umum PKP Indonesia sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI pada Pemilu 2009 nanti.

Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia bawah seorang perempuan diusung jadi Cawapres. Tidak hanya itu Meuthia Hatta juga dicalonkan untuk DPR RI dari Sumbar melalui daerah pemilihan Sumbar II.

Kepastian pencalonan Muthia Hatta sebagai Cawapres dan juga Bacaleg DPR RI dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sumbar Budi Syukur di kantor DPP PKP Indonesia Jalan Jenderal Sudirman No 16 B, Kamis (7/8).

Budi mengatakan, sikap partainya mengusung Muthia Hatta jadi Cawapres pada pemilu 2009 nanti sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari.

“Malah setiap kunjungan Meuthia Hatta ke sejumlah daerah di Sumbar, kerap dijelaskan kepada kader dan juga masyarakat agar mau memberikan dukungan kepada putri mendiang Bung Hatta ini agar menang di Pilpres dan juga Legislatif pusat,” ujar Budi Syukur didampingi didampingi Sekretaris DPP Sumbar Endi Mustafa, Ketua DPK PKPI Padang Nofrizar dan sekretarisnya Yeni.

Selain tekad mengusung Meuthia, DPP PKPI Sumbar juga akan menetapkan sekitar 55 orang Bacaleg PKPI yang disebar di lima Dapil Sumbar, Bacaleg ini termasuk untuk DPRD Sumbar dan DPRD kabupaten/kota.

Diakui Budi Syukur, jumlah caleg yang ditetapkannya baik untuk pusat maupun daerah kurang dari ketentuan yang ditetapkan KPU yaitu sebesar 120 persen. Dirinya beralasannya, apa gunanya caleg banyak tapi tidak memiliki kapabelitas yang cukup. “Ya dari pada gugur, mendingan kita kurangi saja jumlahnya dengan menetapkan Bacaleg yang berkualitas, mapan di segi ekonomi dan punya loyalitas tinggi pada partai,” tukasnya.

“Jadi mereka harus mapan dulu ekonominya dan mereka harus berjuang untuk rakyat, bukan pribadi”, tegas Budi yang didampingi sekretaris Endi Mustafa, Ketua DPK PKPI Padang Nofrizar dan sekretarisnya Yeni.

Menyinggung kader PKPI yang mapan maksud Budi, antara lain mereka yang mapan ekonominya, mereka sebagian besar telah punya kemapanan sebagai pengusaha, seperti pada bidang pendistribusian semen, pengusaha batu bara, angkutan, dosen dan lain sebagainya.

Kemudian untuk Sumbar nanti, PKPI akan menargetkan mendapatkan 1 kursi di DPRD Sumbar. Itulah sebabnya, setiap daerah kabupaten/kota targetnya harus mendapatkan minimal 1 kursi,” tukasnya lagi. (zil)